PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN KERJA SEKTOR PERUSAHAAN BRIKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEKTOR PANGAN DI DKI JAKARTA (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 601 K/PDT.SUS/2010)
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PELANGGARAN BERAT PEKERJA DI PERUM PERURI STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 536 K/Pdt. Sus-PHI/2016
PELAKSANAAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA LISAN TERHADAP PEKERJA PKWT ATAU PKWTT DI SEKTOR PELAYARAN OLEH PT INTERNUSA BAHARI PERSADA SUATU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 52 K/PDT.SUS-PHI/2018
IMPLEMENTASI PEMBATASAN HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013
PELAKSANAAN HUKUM PENGATURAN PENGUPAHAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN