PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM PERADILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi kasus Setya Novanto ketua DPR RI periode 2014-2019)
Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara Dalam Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia