INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI (Studi Kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Ikonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-XIV/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-IV/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa ''Dapat'' Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)