"IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TERHADAP KEDUDUKAN DAERAH KHUSUS JAKARTA"
PROBLEMATIKA PENENTUAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DAN LEGISLATIVE REVIEW OLEH DPR
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT SEBAGAI PERWUJUDAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT SUKl BADUY
KEBIJAKAN HUKUM ANTI ECO-SLAPP DALAM MELINDUNG AKTIVIS LINGKUNGAN DI INDONESIA
PENGATURAN PENGAWASAN PENYIARAN PADA PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT
PROSEDUR PENUNJUKAN PENJABAT WALI KOTA BEKASI MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 202: TENTANG PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
HAK NARAPIDANA DALAM MEMPEROLEH INFORMAS MENGENAI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024 (STUDI KASUS LAPAS KELAS I CIPINANG
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BAND AR LAMPUNG
PENERAPAN KEMBALI GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHIN SEBAGAI INSTRUMEN PERTANGGUNGIAIABAN DAN ALASAN IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA