PERTANGGUNGJAWABAN PIDANAATAS PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA COVID-19 (Kajian Hukum Islam dan Putusan Pengadilan)
IMPLEMENTASI FUNGSI SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI TANPA MENS REA (Studi Putusan nomor 34/Pid.Sus- TKP/2025/PN Jkt.pst.)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN VRIJSPRAAK TERHADAP HAKIM AGUNG NON AKTIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Bdg)
PROBLEMATIKA PERUBAHAN SANKSI PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Perspektif Teori Utilitarianisme)
Peranan pemerintah dan penegaka hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ;tinjauan teori dan pratik
ACEP SAEPUDIN DAN GEOFANI MILTHREE SARAGIH
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGOTA TNI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL
PERALIHAN GUGATAN PERDATA DALAM KASUS KORUPSI KEPADA AHLI WARIS KORUPTOR MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA