perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 12 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "A. Salman Maggalatung (Pembimbing)"
Permintaan membutuhkan 0.04169 detik untuk selesai
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

No. Panggil : 066/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No. Panggil : 057/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

No. Panggil : 054/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

No. Panggil : 052/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

No. Panggil : 039/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (STUDI KASUS IRMAN GUSMAN)

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (STUDI KASUS IRMAN GUSMAN)

No. Panggil : 026/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENERAPAN HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

PENERAPAN HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

No. Panggil : 019/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No. Panggil : 004/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KONSEKUENSI YURIDIS PENGOSONGAN IDENTITAS AGAMA PADA KARTU TANDA PENDUDUK TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK

KONSEKUENSI YURIDIS PENGOSONGAN IDENTITAS AGAMA PADA KARTU TANDA PENDUDUK TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK

No. Panggil : 001/IH/2017
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan