Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 131 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PEM"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 14 halaman
Permintaan membutuhkan 0.97773 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) BIDANG INDUSTRI
DI KOTA TANGERANG SELATAN

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) BIDANG INDUSTRI DI KOTA TANGERANG SELATAN

No. Panggil : 069/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENGHAPUSAN PERSAMAAN LOGO ASICS TIGER JEPANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA
(Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

PENGHAPUSAN PERSAMAAN LOGO ASICS TIGER JEPANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA (Analisis Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)

No. Panggil : 068/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

No. Panggil : 067/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KONSTITUSIONAL DAN
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT
DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI
( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

No. Panggil : 066/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

No. Panggil : 065/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

No. Panggil : 064/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE)
DALAM PERKARA KARTEL SEPEDA MOTOR MATIK
YAMAHA DAN HONDA
(Analisis Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)

BUKTI TIDAK LANGSUNG (CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE) DALAM PERKARA KARTEL SEPEDA MOTOR MATIK YAMAHA DAN HONDA (Analisis Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)

No. Panggil : 063/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
SUKUK BERBASIS ASET TURUNAN
TANAH WAKAF DI KAWASAN MASJID AGUNG
JAWA TENGAH, SEMARANG

SUKUK BERBASIS ASET TURUNAN TANAH WAKAF DI KAWASAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH, SEMARANG

No. Panggil : 062/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
(Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

No. Panggil : 061/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN KERJA SEKTOR
PERUSAHAAN BRIKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN

PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN KERJA SEKTOR PERUSAHAAN BRIKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN

No. Panggil : 060/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan