perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 133 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "PEM"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 14 halaman
Permintaan membutuhkan 0.0616 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

No. Panggil : 061/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN KERJA SEKTOR PERUSAHAAN BRIKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN

PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN KERJA SEKTOR PERUSAHAAN BRIKET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PROVINSI BANTEN

No. Panggil : 060/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

EFEKTIVITAS OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

No. Panggil : 059/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2016)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK DANAMON INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/Pdt/2016)

No. Panggil : 058/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No. Panggil : 057/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN BARANG DI PESAWAT ( STUDI PUTUSAN NO. 10/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 DAN NO. 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN BARANG DI PESAWAT ( STUDI PUTUSAN NO. 10/Pdt.Sus- BPSK/2016/PN.JKT.BRT, NO. 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 DAN NO. 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017)

No. Panggil : 056/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA) TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

PERAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPPPA) TERKAIT PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

No. Panggil : 055/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

No. Panggil : 054/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP RESTORAN DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) OLEH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) JAWA BARAT

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM TERHADAP RESTORAN DALAM PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) OLEH LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI) JAWA BARAT

No. Panggil : 053/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

No. Panggil : 052/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan