Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis peran Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam memfasilitasi kepemilikan rumah bagi masyarakat melalui produk KPR dan mengidentifikasi hak serta kewajiban yang terkait dalam akad pembiayaan KPR, selaras dengan peraturan Perlindungan Konsumen yang berlaku. Fokus utama penelitian ini adalah memahami konsekuensi dari ketidaktersediaan sertifikat hak milik (SHM) yang dapat berdampak pada akses dan kepemilikan sah atas properti bagi nasabah. Dalam konteks pelaksanaan jual beli rumah, terdapat beberapa masalah yang berpotensi mempengaruhi perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, akibat kewajiban pihak bank dan pengembang yang tidak terpenuhi pada tahap akhir kredit kepemilikan rumah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini adalah data primer (studi pustaka) dan data sekunder dengan pengambilan sampel secara acak yaitu survei, wawancara dengan informan dan catatan. Sedangkan analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini mengungkap bahwa di Cabang Bogor, Bank Muamalat menerapkan akad murabahah dalam pelaksanaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk transaksi jual beli rumah. Dalam konteks ini, posisi nasabah tergolong lemah karena mereka harus tunduk pada akad yang ditetapkan oleh bank, terutama disebabkan oleh kebutuhan dan ketidakseimbangan posisi. Akad pembiayaan yang disusun oleh bank cenderung baku dan terkadang dapat merugikan nasabah dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah berhak memperoleh informasi yang akurat dan transparan mengenai produk yang mereka pilih. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Bank Muamalat tampaknya belum sepenuhnya memperhatikan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak nasabah dalam konteks akad perjanjian. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perlindungan hukum atau jaminan bagi pembeli rumah bahwa mereka akan segera memiliki sertifikat hak milik (SHM) setelah menyelesaikan pembayaran akhir atas properti tersebut.

44/HES/2023

44/ES/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :