Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis hakim PTA dan MA dalam menerima perkara yang memuat Klausula Basyarnas pada putusan PTA nomor 70/Pdt.G/2020/PTA.Pbr dan Putusan MA nomor 159 K/Ag/2021 dan juga bagaimana status kewenangan Absolut Arbitrase dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 57390190063. Penelitian ini menggunakan library research (penelitian studi kepustakaan) dan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan Putusan Hakim, yang dimana penulis menelaah Putusan Hakim di tingkat PA sampai kasasi terkait dengan kewenangan absolut BASYARNAS ditinjau UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Peraturan-peraturan yang berkaitan lainnya
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam pertimbangan Hakim PTA menyatakan menolak perkara karena memuat klausula arbitrase dengan menggunakan UU 30/1999 Arbitrase bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU Arbitrase. Sedangkan Pertimbangan Hakim Agung MA menguatkan putusan PA dan menerima perkata karena BASYARNAS daerah Pekanbaru sudah tidak beroperasi sehingga tidak mungkin untuk dilaksanakan. Walaupun BASYARNAS daerah lain bisa menangani perkara tersebut namun akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar. Eksistensi Klausula Arbitrase masih tetap ada selagi para pihak belum sepakat untuk melaksanakannya atau mencabut adendum tersebut dari perjanjian. Klausula tetap ada namun tidak dapat dilaksanakan dan pada saat itu, BASYARNAS belum memiliki peraturan persidangan secara online sehingga sebuah perkara yang tidak dapat diselesaikan di sebuah daerah tidak memungkinkan dapat diselesaikan di daerah lain jika ditinjau dari asas sederhana, cepat dan biaya murah

57/HES/2023

57/HES/2023

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :