TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIBATALKAN PENGADILAN BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN NOMINEE PADA PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian nominee yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Praktik perjanjian nominee sering digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah oleh WNA yang dilarang secara langsung berdasarkan hukum Indonesia, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Akta notaris yang digunakan dalam perjanjian ini dapat berisiko dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pembatalan akta notaris, baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun bagi notaris itu sendiri.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analisis serta menerapkan pendekatan normatif dan empiris dengan mewawancarai notaris sekaligus IPPAT DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research), dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta meneliti peraturan perundang-undangan (statute approach) yang berkaitan dengan topik permasalahan dan data sekunder yaitu buku-buku hukum, karya ilmuah atau jurnal hukum, artikel hukum dan bahan-bahan hukum lainnya yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis, dan juga dengan pendekatan kasus (case approach) menggunakan sumber data primer Studi Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin.
Hasil penelitian yang dibahas memfokuskan pada pada analisis dampak pembatalan akta notaris terhadap validitas perjanjian nominee, serta implikasinya terhadap penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab notaris dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta bagaimana Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta yang melanggar peraturan yang ada
015/PMH/2025 | 015/PH/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hidayatullah Jakart.,
2025
Deskripsi Fisik
ix,153 hal;28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain