Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

berlaku di Lampedusa dan Aceh, seperti Regulasi Dublin III yang berlaku di Uni Eropa dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang diterapkan Indonesia dapat mendukung atau justru menjadi kendala dalam penanganan pengungsi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran masyarakat lokal dalam menangani pengungsi di tengah keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta bagaimana norma sosial, adat, dan budaya berinteraksi dengan regulasi formal untuk menciptakan respons yang lebih tanggap terhadap kebutuhan pengungsi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana regulasi hukum yang berlaku di Lampedusa dan Aceh, seperti Regulasi Dublin III di Uni Eropa dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 di Indonesia berkontribusi terhadap penanganan pengungsi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran masyarakat lokal dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi di tengah keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta bagaimana norma sosial, adat, dan budaya berpadu dengan regulasi formal dalam membentuk respons yang lebih adaptif dan efektif.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis terhadap regulasi yang berlaku, serta kajian terhadap laporan dari lembaga internasional yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan pengungsi. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori Pluralisme Hukum, Solidaritas Sosial, dan Non-Refoulement guna memahami keterkaitan antara regulasi dan kontribusi masyarakat lokal dalam menangani pengungsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum yang mengatur penanganan pengungsi, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala. Solidaritas sosial masyarakat Aceh dan Lampeedusa tercermin dalam upaya penyelamatan pengungsi di laut dan kerja sama dengan organisasi sipil, meskipun terbatasnya fasilitas dan tekanan kebijakan migrasi masih menjadi tantangan utama.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma lokal dan adat istiadat dapat berfungsi sebagai pelengkap yang signifikan bagi regulasi formal, menciptakan respons yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengungsi. Temuan ini
memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis kemanusiaan global di masa mendatang.

010/IH/2025

010/H/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :