Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Pemungutan Suara Ulang sebagai mekanisme korektif dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dapat menjamin prinsip-prinsip Pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas PSU dalam memperbaiki pelanggaran yang berdampak pada integritas hasil Pemilu, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem Pemilu, khususnya terkait mekanisme Pemungutan Suara Ulang sebagai penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pemungutan Suara Ulang dalam menjaga keadilan elektoral dan integritas hasil Pemilu.
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Suara Ulang merupakan mekanisme korektif yang esensial dalam menjamin keadilan elektoral, terutama ketika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang memengaruhi integritas hasil Pemilu. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak hanya memperkuat legitimasi hasil Pemilu tetapi juga menjadi wujud konkret dari komitmen terhadap keadilan substantif dalam sistem demokrasi. Sehingga hasil Pemilu dapat lebih mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi hak konstitusional warga negara, baik untuk memilih maupun dipilih

007/IH/2025

007/IH/025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :