Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan aturan hukum yang berwenang untuk mengadili tindak pidana korupsi yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia Bersama-sama Masyarakat sipil yang melakukan Tipikor, serta untuk mengevaluasi Peraturan PerUndang-Undang agar menemukan kepastian hukum bagi TNI yang melakukan tindak pidana korupsi Bersama-sama dengan Masyarakat sipil.
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus (case study). Sumber data penelitian berupa bahan hukum, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencari ketentuan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang yang dibuat pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Bersama-sama dengan orang yang tunduk kepada peradilam umun dan peradilan militer, serta mencari kewenangan dari peradilan militer atau peradilan umum dalam menangani kasus korupsi yang telah dilakukan Bersama-sama orang yang tunduk kepada peradilan umun dan peradilan militer. Hal ini menyebabkan adanya 2 kewenangan lembaga penegak hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Peradinlan Militer.

015/H/2025

015/H/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :