Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap konsep desentralisasi dalam pemberian izin usaha di Indonesia. Undang-undang ini, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya, membawa perubahan signifikan dalam struktur pengaturan perizinan, dengan mengalihkan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yang melibatkan studi literatur dan wawancara dengan para pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi kewenangan dalam pemberian izin usaha telah melemahkan konsep desentralisasi yang selama ini menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan otonomi daerah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali tidak mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan pelaku usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan perizinan dapat mengurangi responsivitas terhadap dinamika pasar dan potensi daerah.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tujuan dari UU Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, implementasinya justru berpotensi mengurangi efektivitas desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pendekatan yang lebih inklusif dalam pengaturan perizinan, yang dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan daya saing daerah.

016/IH/025

016/IH/025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :