ANALISIS KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL MELALUI PENGGABUNGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1446H/2025. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis kebijakan kepemilikan tunggal POJK Nomor 39 Tahun 2017, khususnya kepada BPR. Studi ini menganalisis penerapan kebijakan kepemilikan tunggal terhadap BPR yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta BPR yang mewujudkan kebijakan kepemilikan tunggal. Melalui pendekatan kualitatif dengan cara menelaah peraturan dan kebijakan terkait permasalahan hukum dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kebijakan Kepemilikan Tunggal Terhadap Bank Nomor 39 Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kebijakan kepemilikan tunggal dalam POJK Nomor 39 Tahun 2017, penerapan secara langsung kebijakan ini belum efektif untuk semua BPR, serta dampak penggabungan terhadap beberapa BPR yang berbeda dari segala aspek dan dampak terhadap stabilitas ekonomi. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam keefektifan kebijakan ini dengan penerapannya untuk semua perusahaan khususnya dalam lingkup BPR.
031/IH/2025 | 031/IH/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hidayatullah Jakart.,
2025
Deskripsi Fisik
ix,77,hal;28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain