Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sanksi pidana minimum dalam tindak pidana korupsi pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta membahas mengenai permasalahan kemanfaatan hukum yang ada di dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menggunakan sudut pandang teori utilitiarianisme.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undngan kasus (statue approach) dan pendekan konseptual (conceptual approach). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukakan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pidana minimum tindak pidana korupsi dalam KUHP baru dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga faktor tersebut membawa pembaharuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, mulai dari pergeseran tujuan pemidanaan yang sebelumnya terfokus pada pembalasan menjadi mengedepankan manfaat atau kegunaan dari pemidanaan, sampai penerapan ptinsip individualisasi pidana yang berarti sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tidak hanya harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesadaran pelaku akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ditemukan pula bahwa potensi penderitaan yang dihasilkan dari konsep perubahan pidana minmum tindak pidana korupsi dalam KUHP baru lebih besar dibandingkan dengan kesenangan atau manfaatnya, sehingga belum sejalan dengan konsep teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham.

056/IH/2025

056/IH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :