TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Revenge Porn. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyebaran konten Revenge Porn di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten Revenge Porn dalam perundang-undangan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yuridis dengan melakukan pendekatan (Statute Approach). Dalam penelitian ini berfokus pada bahan hukum yang berasal dari data yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap KUHP, UU ITE, UU TPKS, UU Pornografi, dan UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti artikel berita. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan terkait guna mengkaji kekosongan dan efektivitas regulasi.peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan dibahas.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meski Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menangani kasus Revenge Porn. Tetapi, masih terdapat kekosongan hukum dan multitafsir dalam pengaturan tersebut. Revenge Porn sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik dengan perlindungan komprehensif bagi korban, termasuk restitusi dan pemulihan psikologis. perlindungan bagi korban masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penghapusan konten dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah bersama DPR perlu mempertimbangkan revisi terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk melakukan revisi normatif terhadap pasal tersebut dengan memberikan rumusan yang lebih jelas dan eksplisit mengenai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban (non-consensual pornography).
069/IH/2025 | 069/IH/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Jakarta.,
2025
Deskripsi Fisik
ix,76 hal;28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain