Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai timbulnya problematika hukum dengan SK Gubernur Jawa Tengah dan adanya ketidakpastian hukum dengan tidak diperlukannya IUP dalam penambangan andesit di Desa Wadas, Purworejo tersebut.
Peneliti ini menggunakan Metodologi penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, Pendekatan masalah yuridis normatif merupakan pendekatan yang digunakan dengan melakukan pendekatan peraturan perundang–undangan (statue approach). Penelitian ini mengambil isu dari hukum bagi sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi persfektif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai dasar kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadinya disharmoni normatif antara peraturan daerah dan undang-undang nasional terkait perizinan tambang, khususnya dalam kasus Desa Wadas. Perda yang melarang aktivitas tambang bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2020 yang memberi kewenangan luas kepada pemerintah pusat, sehingga menimbulkan konflik kebijakan, ketidakpastian hukum, serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat. Dalam perspektif Teori Negara Kesejahteraan dan Teori Stufenbau Hans Kelsen, kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan melindungi hak warga negara.

071/IH/2025

071/IH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :