PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM SENGKETA TRANSAKSI JUAL BELI MERCHANDISE KOREAN POP MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK LINTAS NEGARA
Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli merchandise Korean Pop melalui transaksi elektronik lintas negara, yang dilatarbelakangi oleh maraknya perdagangan digital lintas negara serta lemahnya posisi konsumen akibat perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan regulasi hukum.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan hukum empiris, melalui Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan Pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen dalam transaksi elektronik lintas negara masih berada dalam posisi yang lemah akibat perbedaan yurisdiksi dan keterbatasan regulasi. Kerentanan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah perbedaan sistem yurisdiksi antarnegara serta keterbatasan instrumen regulatif yang secara komprehensif mampu melindungi kepentingan konsumen dalam ruang transaksi global. Perlindungan hukum yang tersedia saat ini, baik dalam skala nasional maupun internasional, dinilai belum memberikan jaminan yang optimal terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks e-commerce lintas batas negara. Di Indonesia sendiri, regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri. Dalam hal terjadi sengketa, konsumen memiliki dua opsi penyelesaian, yakni melalui jalur litigasi yang mengandalkan proses peradilan, maupun jalur non-litigasi yang meliputi mediasi, arbitrase, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang lebih fleksibel.
084/IH/2025 | 084/IH/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Jakarta.,
2025
Deskripsi Fisik
xi,82 hal;28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain