Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif engan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan yang dilakukakan dengan mengkaji dokumen dokumen atau literatur yang berkaitan dan berhubungan dengan sanksi administrasi kebakaran hutan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi PP Nomor 23 Tahun 2021 merupakan regulasi yang lengkap sebagai regulasi yang formil Namun, Permen LHK Nomor '8 Tahun 2021 mengalami berbagai permasalahan vaitu tidak adanva sanksi untuk menghentikan secara otomatis pelanggaran kebakaran hutan, tidak adanya kewajiban rehabilitasi hutan oleh pemilik PBPH pasca dikenakan sanksi pembekuan PBPH PP Nomor 23 Tahun 2021 sebagai aturan materil juga mengalami disharmonisasi dengan PP Nomor 26 Tahun 2020 yang mengatur rehabilitasi hutan. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 di dalam sudut pandang teori egulasi responsif juga memiliki problematika, seperti idak adanya aturan mengenat mekanisme badiah bagi pelaku usaha yang patuh dan pengenan sanksi yang tidak eskalatif sesuai dengan pertimbangan penilaian kategori kepatuhan pelaku usaha pemilik PBPH

091/IH/2025

091/IH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :