Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai hukum aborsi bagi korban pemerkosaan ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dan Fatwa MUI, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian regulasi pemerintah dan pandangan ulama dalam fatwa MUI terhadap praktik aborsi akibat pemerkosaan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam hukum Islam.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, komparasi, dan dokumentasi. Sumber data primer meliputi PP No. 28 Tahun 2024, Fatwa MUI, serta Undang-Undang terkait perlindungan perempuan dan anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesepahaman antara pemerintah dan ulama terkait pembolehan aborsi dalam kondisi tertentu. Pemerintah melalui PP No. 28 Tahun 2024 memperbolehkan aborsi dengan dua indikasi utama, yaitu adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan, dengan syarat usia janin belum melebihi 40 hari. Sementara itu, Fatwa MUI memperbolehkan aborsi berdasarkan keadaan darurat dan keadaan hajat, termasuk pada kasus pemerkosaan. Analisis melalui Maqashid Syariah menemukan bahwa prinsip menjaga jiwa (hifzh an-nafs), memelihara keturunan (hifzh an-nasl), serta menjaga akal (hifzh al-‘aql) menjadi landasan utama yang selaras dengan regulasi pemerintah dan fatwa MUI dalam memperbolehkan aborsi korban pemerkosaan.
Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan hukum positif dan fatwa ulama dapat saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan. Integrasi keduanya melalui pendekatan Maqashid Syariah menunjukkan upaya perlindungan dan keadilan yang lebih holistik dan manusiawi bagi korban.

081/PMH/2025

081/PMH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :