Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025 M/1446 H. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan PP Nomor 10 Tahun 1983 oleh majelis hakim dalam perkara cerai talak Pegawai Negeri Sipil terkait pembagian gaji kepada mantan istri, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang mendasari keberpihakan hakim dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan gender. Perceraian sering meninggalkan mantan istri PNS rentan terhadap ketidakadilan finansial. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (PP No. 10 Tahun 1983) bertujuan melindungi finansial melalui pembagian gaji, namun implementasinya di pengadilan menunjukkan disparitas. Penelitian ini menganalisis penerapan PP No. 10 Tahun 1983 oleh majelis hakim dalam perkara cerai talak PNS dan mengidentifikasi aspek keberpihakan hakim dalam mewujudkan keadilan gender. Menggunakan metode kepustakaan yuridis-empiris, studi ini menganalisis komparatif lima putusan pengadilan agama (Putusan No. 80/Pdt.G/2023/MS.Sab, Putusan No. 177/Pdt.G/2023/PA.Crp, Putusan No. 212/Pdt.G/2013/PA.Tgm, Putusan No. 45/Pdt.G/2024/MS.Cag, dan Putusan No. 786/Pdt.G/2023/PA.Sry). Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan aturan, sebagian putusan menegaskan pembagian gaji, sementara yang lain tidak, bergantung pada konstruksi hukum dan sikap majelis hakim. Peran hakim menjadi sentral sebagai aktor yudisial yang tidak hanya menafsirkan norma secara formal, tetapi juga menentukan keadilan substantif bagi mantan istri melalui amar putusan. Dengan demikian, hakim berfungsi bukan sekadar corong undang-undang, melainkan penentu utama tercapainya perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan gender.

098/HK/2025

098/HK/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :