IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BEKASI
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 merupakan payung hukum yang memberikan keadilan kepada perempuan dalam menuntut hak-hak nafkah pada perkara cerai gugat, yakni hak nafkah iddah dan mut’ah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa implementasi dan efektivitas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama, dengan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch dan efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.
Metode yang diterapkan pada penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan efektivitas SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bekasi, dengan pendekatan normatif-empiris, berjenis penelitian kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yang didapat dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dengan teknik pengolahan data empiris-kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari tujuan hukum yaitu nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang terkandung pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019 telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Agama Bekasi, yakni sejak awal pendaftaran perkara, persidangan, hingga putusan. Ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bekasi belum sepenuhnya efektif, dua dari tiga faktor yakni struktur dan substansi hukum telah terlaksana dengan adanya kejelasan instansi yang berwenang mengadili perkara cerai gugat dan peraturan mengenai hak-hak nafkah istri pasca cerai gugat, namun masih ada hambatan dari faktor budaya hukum, sebab walaupun aparat penegak hukum telah berupaya secara maksimal, tetap ada hambatan seperti istri yang tidak memenuhi syarat menerima nafkah dan istri yang hanya menginginkan perceraian saja. Memastikan dijalankannya putusan yang mencakup pembebanan hak-hak nafkah perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Bekasi telah bekerjasama dengan instansi Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada instansi tersebut.
108/HK/2025 | 108/HK/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Jakarta.,
2025
Deskripsi Fisik
ix,103hal; 28cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain