Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi No 16 Tahun 2019, adapun yang menjadi pertanyaan penelitian sesuai rumusan masalah yaitu praktik permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Garut, faktor penyebab peningkatan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Garut, dan dampak peningkatan permohonan dispensasi kawin terhadap pasangan suami istri, anak, keluarga dan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim di Pengadilan Agama Garut, sementara data sekunder dan tersier dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori batas minimal usia kawin menurut Ibnu Syubrumah dan teori cultural lag (kesenjangan budaya) oleh William Fielding Ogburn.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Garut. Data perbandingan menunjukkan bahwa pada saat menggunakan Undang-Undang Perkawinan terbaru, jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Garut naik secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tradisi perkawinan usia dini, kurangnya edukasi mengenai hukum baru, dan pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar perkawinan. Penelitian ini mengidentifikasi fenomena tersebut sebagai cultural lag atau kesenjangan budaya, di mana perubahan hukum formal (budaya material) tidak diikuti oleh penyesuaian nilai dan kebiasaan masyarakat (budaya non-material) secara cepat. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dengan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terkait dispensasi perkawinanan dan secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, lembaga peradilan, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan edukasi mengenai isu perkawinan anak.

119/HK/2025

119/HK/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :