perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG TENTANG IBUKOTA NUSANTARA TERHADAP KEDUDUKAN OTONOMI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KABUPATEN PANAJAM PASER UTARA
HANA SALSABILLA - Personal Name
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kedudukan dan status hukum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara pasca terbitnya UU IKN dan juga untuk memaparkan implikasi hukum otonomi khusus Ibu Kota Nusantara terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua kabupaten tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan ada tiga macam yaitu sumber data primer yang berupa peraturan perundang undangan, sumber data sekunder berupa buku, karya ilmiah, artikel dan sumber data tersier yang berhubungan dengan topik bahasan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) mengubah secara signifikan status hukum dan kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, yang menyebabkan kekosongan administratif dan konflik yuridis akibat belum adanya kerangka hukum transisi yang memadai. Peralihan sebagian wilayah kedua daerah ke dalam otoritas OIKN menimbulkan reduksi kewenangan daerah otonom dan berpotensi melemahkan prinsip desentralisasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan status otonomi khusus pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyebabkan tereduksinya kewenangan substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara atas sebagian wilayahnya, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Otorita IKN. Peralihan kewenangan tersebut dilakukan tanpa mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal, serta tidak didukung oleh regulasi pelaksana yang jelas terkait batas yurisdiksi, kompensasi fiskal, dan koordinasi kewenangan antar lembaga. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum, meningkatkan potensi konflik administratif, dan memperlemah prinsip-prinsip
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan ada tiga macam yaitu sumber data primer yang berupa peraturan perundang undangan, sumber data sekunder berupa buku, karya ilmiah, artikel dan sumber data tersier yang berhubungan dengan topik bahasan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) mengubah secara signifikan status hukum dan kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, yang menyebabkan kekosongan administratif dan konflik yuridis akibat belum adanya kerangka hukum transisi yang memadai. Peralihan sebagian wilayah kedua daerah ke dalam otoritas OIKN menimbulkan reduksi kewenangan daerah otonom dan berpotensi melemahkan prinsip desentralisasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan status otonomi khusus pada wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyebabkan tereduksinya kewenangan substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara atas sebagian wilayahnya, yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Otorita IKN. Peralihan kewenangan tersebut dilakukan tanpa mekanisme partisipatif yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, maupun masyarakat lokal, serta tidak didukung oleh regulasi pelaksana yang jelas terkait batas yurisdiksi, kompensasi fiskal, dan koordinasi kewenangan antar lembaga. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum, meningkatkan potensi konflik administratif, dan memperlemah prinsip-prinsip
Ketersediaan
| 72/HTN/2025 | 72/HTN/2025 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
72/HTN/2025
Penerbit
Fak. Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hidayatullah Jakart., 2025
Deskripsi Fisik
xii, 27 hal; 28 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
72/HTN/2025
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain