Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MENEMPELKAN LABEL USAHA DI ATAS MEREK LAIN: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN ETIKA BISNIS ISLAM

No image available for this title
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas praktik pelabelan ulang (relabelling) oleh brand Hamlin dari perspektif hukum positif di Indonesia, serta mengkaji praktik tersebut dari perspektif etika bisnis Islam. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif, serta telaah etis mengenai prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) serta wawancara dengan konsumen korban praktik relabelling. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu menguraikan aturan umum dalam hukum positif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik relabelling oleh brand Hamlin ditinjau dari hukum positif melanggar ketentuan UUPK, KUHPerdata, UU ITE, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga transaksi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun pemilik merek asli. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme perlindungan hukum preventif, seperti pengaturan dan pengawasan label produk, maupun perlindungan hukum represif melalui gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan perdata, atau jalur pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen berhak memperoleh ganti rugi atau pembatalan transaksi, sebagaimana diatur dalam UUPK, KUHPerdata, dan UU ITE. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik relabelling jelas bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) serta mengandung unsur tadlis (penipuan) dan gharar (ketidakjelasan), sehingga tidak sesuai dengan prinsip ṣidq, amanah, dan transparansi dalam bermuamalah. Dengan demikian, baik secara hukum positif maupun etika bisnis Islam, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan dan analisis etis yang dipaparkan sudah jelas, lengkap, serta konsisten.
Ketersediaan
110/HES/2025110/HES/2025Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

110/HES/2025

Penerbit

Fakultas Syariah dan Hukum : UIN yarif Hidayatullah Jakarta.,

Deskripsi Fisik

x,102 hal;28 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

110/HES/2025

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan