Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Skripsi ini berfokus pada implementasi fungsi supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kompleksitas penanganan perkara korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp1 miliar, yang sebagian besar ditangani oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah. Dalam konteks ini, peran supervisi KPK menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas penanganan perkara, dan pencegahan tumpang tindih kewenangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris dengan pendekatan yuridis, sosio-historis, dan konseptual. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi supervisi KPK dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengawasan administratif, penelitian perkara, dan penelaahan substantif. Meski memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara, fungsi ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran serta SDM, dan adanya ego sektoral antar APH. Oleh karena itu, penguatan supervisi KPK memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi sistem SPDP online sebagai instrumen koordinasi nasional. Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi pengembangan hukum administrasi negara serta perbaikan tata kelola pemberantasan korupsi di Indonesia

130/IH/2025

130/IH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :