Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan mengenai korban dalam kasus tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam kasus tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, maupun peraturan pelaksanaannya, mengatur posisi korban serta mekanisme perlindungan yang tersedia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk memahami implementasi perlindungan hak korban aborsi dalam kerangka hukum Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Ketentuan-ketentuan ini mengatur dengan jelas pengecualian aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau adanya indikasi kedaruratan medis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah memberikan ruang hukum untuk aborsi dalam kondisi tertentu, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, prosedur birokrasi yang rumit, dan stigma sosial terhadap korban. Selain itu, terdapat kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dan praktik hukum (das sein), yang menyebabkan korban sering kali terpinggirkan dari perlindungan hukum dan kesehatan yang layak. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya viktimisasi ganda yang dialami korban akibat lemahnya koordinasi antar-lembaga dan kurangnya edukasi publik tentang hak kesehatan reproduksi

131/IH/2025

131/IH/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :