KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TERHADAP TINDAK LANJUT LEGISLASI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam sistem pemilihan umum di Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis dari ketiadaan tindak lanjut legislasi terhadap putusan tersebut. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, karakteristik putusan yang bersifat non-self-executing, serta relasinya dengan peran pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi melalui proses legislasi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk kajian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach) yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode library research (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait penelitian yang sedang diteliti dalam skripsi ini. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis konten/isi (content analysis).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, kekuatan eksekutorialnya tidak selalu bersifat langsung, terutama apabila pelaksanaannya memerlukan perubahan norma dalam undang-undang. Belum adanya tindak lanjut legislasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum, melemahnya efektivitas prinsip supremasi konstitusi, serta berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih implementatif serta mekanisme tindak lanjut legislasi yang jelas guna menjamin keberlakuan efektif putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
| 05/HTN/2026 | 05/HTN/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakutas Kedokteran Universitas Indonesia :
.,
2025
Deskripsi Fisik
ix,87 hal; 28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain