Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yuridis normatif terhadap mekanisme potongan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP South City Pamulang Tangerang Selatan. Pembiayaan akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan dalam perbankan syariah, dimana nasabah diberikan kemudahan untuk melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo dengan kemungkinan memperoleh potongan (rebate). Namun, dalam praktiknya, mekanisme pemberian potongan pelunasan dipercepat perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme potongan pelunasan dipercepat pembiayaan akad murabahah di Bank syariah indonesia KCP South City Pamulang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia serta regulasi perbankan syariah yang
VI
KataKata kuncikuncikuncikuncikunci
: Murabahah,urabahah, PelunasanPelunasanPelunasan Dipercepat,Dipercepat,Dipercepat, PotonganPotongan Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,Pembiayaan,
Yuridis Normatif,Yuridis Normatif,Yuridis Normatif,Yuridis Normatif,Yuridis Normatif,Yuridis Normatif,Yuridis Normatif, BankBank Syariah.Syariah.Syariah.Syariah.Syariah.Syariah.Syariah.
Dosen PembimbingPembimbingPembimbingPembimbingPembimbingPembimbingPembimbingPembimbingPembimbing : Drs. AhmadAhmadAhmad Yani M.AgM.AgM.AgM.Ag
DaftarDaftar PustakaPustakaPustakaPustakaPustakaPustakaPustaka
: 1999 - 2024
berlaku, khususnya terkait ketentuan bahwa potongan pelunasan dipercepat tidak diperjanjikan di awal akad dan diberikan atas kebijakan bank. Namun demikian, diperlukan transparansi dan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah agar tidak menimbulkan persepsi adanya unsur riba atau ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

121/HES/2025

121/HES/2025

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :