Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendagri
Nomor 56 Tahun 2017 dalam mengatur mekanisme pengawasan pemerintah daerah
terhadap organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila di wilayah Jawa Barat, serta
untuk mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada
efektivitas pengawasan administratif, substantif, dan teknis yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Kesbangpol), dalam menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji
ketentuan hukum terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan, pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep pengawasan dan
negara hukum, serta pendekatan empiris terbatas melalui studi kasus dan data
pendukung berupa hasil wawancara dengan aparatur Bakesbangpol di Jawa Barat.
Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang mencakup
peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta data
pendukung dari pemberitaan dan dokumen terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Permendagri Nomor 56
Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi
pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi
kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengawasan terhadap
Ormas Pemuda Pancasila di Jawa Barat belum berjalan secara optimal dan efektif.
Pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan formalitas,
seperti pendataan dan pembinaan normatif, tanpa disertai pengawasan substantif
yang berkelanjutan & konsisten terhadap aktivitas ormas di lapangan, sehingga
belum menjangkau secara efektif hingga struktur organisasi tingkat bawah,
khususnya pada ranting dan anak ranting Ormas Pemuda Pancasila. Kondisi
tersebut diperparah oleh berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, kuatnya jaringan sosial
dan kekuatan massa ormas, serta rendahnya kesadaran hukum sebagian anggota
ormas. Akibatnya, masih ditemukan berbagai gangguan ketertiban umum dan
keamanan yang menunjukkan belum optimalnya perwujudan prinsip negara hukum
dan penegakan hukum di daerah.

06/HTN/2026

06/HTN/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :