Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya jumlah kasus
penelantaran terhadap anak di Indonesia serta belum optimalnya implementasi
hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh lembaga sosial non
pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dalam
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar di Yayasan Bina
Matahari Bangsa dan Yayasan Asrama Asuh Yatim dan Dhuafa, serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam
pelaksanaannya.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu di
Yayasan Bina Matahari Bangsa dan Yayasan Asrama Asuh Yatim dan Dhuafa.
Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti bukubuku
ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundangundangan
yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi
lapangan, wawancara, serta studi dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh
kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak
terlantar di lembaga sosial non pemerintah telah berjalan cukup efektif,
terutama dalam pemenuhan hak dasar anak sesuai UU Perlindungan Anak dan
Permensos tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, meskipun masih
terdapat hak yang belum optimal, seperti hak menyampaikan pendapat dan
memperoleh bantuan hukum. Secara komparatif, Yayasan Asrama Asuh Yatim
dan Dhuafa lebih efektif karena didukung sistem administrasi yang terstruktur
dan pengawasan Dinas Sosial, sementara Yayasan Bina Matahari Bangsa
masih terbatas dalam aspek pengawasan dan dukungan pemerintah. Adapun
hambatan pelaksanaan perlindungan anak meliputi faktor internal berupa
perilaku anak asuh akibat latar belakang sosial, serta faktor eksternal berupa
kendala perekrutan anak dan hambatan birokrasi dalam pemenuhan identitas
anak.

Share :