Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum konsumen terhadap kandungan zat berbahaya pada produk skincare yang telah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal BPJPH di Indonesia. Meskipun telah berizin resmi, masih ditemukan 10 dari 34 produk kosmetik berbahaya pada tahun 2023-2024 merupakan produk skincare yang mengandung zat seperti merkuri, hidrokinon berlebih, asam retinoat, dan kortikosteroid. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan sosiolegal dengan data primer dari wawancara mendalam terhadap BPOM, BPJPH, LPH, MUI, pelaku usaha, dan konsumen, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, diperkuat dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPOM dan BPJPH belum efektif akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar-lembaga, compliance gap pelaku usaha, serta rendahnya literasi konsumen. Perlindungan hukum preventif melalui perizinan dan sertifikasi belum menjamin keamanan substantif, sementara perlindungan represif melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana lebih berorientasi pada penghentian peredaran produk daripada pemulihan hak konsumen. Penegakan hukum menghadapi fragmentasi kewenangan, keterbatasan pengawasan pasca-edar, dan budaya hukum yang belum berorientasi pada perlindungan konsumen. Penelitian merekomendasikan penguatan integrasi pengawasan BPOM-BPJPH, peningkatan kapasitas kelembagaan, transformasi budaya hukum, serta optimalisasi mekanisme pemulihan hak konsumen untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya formal-prosedural, tetapi substantif sesuai prinsip ḥalālan ṭayyiban.

02/MHES/2026

02/MHES/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :