Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan, menafsirkan, dan menilai unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam dua putusan yang berbeda, serta memahami sejauh mana penerapan unsur tersebut menghasilkan implikasi hukum yang tidak seragam. Penelitian ini bertujuan mengungkap perbedaan pertimbangan hukum, standar pembuktian, bobot alat bukti, serta logika penalaran hakim dalam kedua perkara sehingga menghasilkan konsekuensi putusan yang berbeda.
Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian hukum kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis peraturan perundang- undangan, literatur akademik, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer mencakup UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, dilengkapi dengan sumber sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya disparitas atau jarak perbedaan implikasi antara kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Perbedaan itu dipengaruhi oleh variasi kualitas dan kelengkapan alat bukti yang diajukan para pihak, perbedaan konteks faktual di masing-masing daerah, serta perbedaan dalam cara majelis hakim menafsirkan dan menilai terpenuhinya unsur TSM. Selain itu, adanya perbedaan intensitas keterlibatan aktor kekuasaan, pola pelanggaran, serta konsistensi penerapan standar pembuktian turut memperlebar disparitas putusan, sehingga kedua perkara menghasilkan implikasi hukum yang tidak seragam meskipun sama-sama mengangkat isu pelanggaran TSM.

04/HK/2026

04/HK/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :