URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI KECERDASAN BUATAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)”
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan regulasi AI untuk mencegah penyalahgunaanya pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan membandingkan kerangka regulasi yang ada di Indonesia saat ini dan Korea Selatan yang sudah dikembangkan. Dengan bertumpu pada teori efektivitas hukum, teori fungsi hukum dan teori kepastian hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data melalui kajian kepustakaan (library research).
Dengan mengkaji sumber data dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Korea Selatan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, situs resmi pemerintahan, dan literatur terkait Artificial Intelligence.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi AI di Indonesia masih bersifat parsial, umum dan belum secara eksplisit merespons secara memadai potensi penyalahgunaan AI dalam pemilu, menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang manipulasi politik yang berpotensi merusak asas pemilu yang jujur dan adil. Peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya menyediakan payung normatif yang generik tanpa norma larangan spesifik sementara UU Pemilu masih didesain untuk pra AI dan belum mengatur kampanye berbasis konten sintetis. Sebaliknya, Korea Selatan menunjukkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif dan preventif melalui pengaturan yang jelas terhadap penggunaan teknologi AI untuk pemilu termaktub langsung dalam Public Official Election Act yang di perkuat oleh kapasitas kelembagaan dan teknologi deteksi forensik digital. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan regulasi AI yang komprehensif, spesifik dan berorientasi pada perlindungan integritas pemilihan umum merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga kualitas demokrasi di Indonesia pada masa yang akan datang.
| 19/HTN/2026 | 19/HTN/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hidayatullah Jakart.,
2026
Deskripsi Fisik
xii,78 hal; 28 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain