Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket ditinjau dari perspektif hukum tata negara Indonesia dan fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait fiqh siyasah dan hukum tata negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya bersifat individual sebagaimana tercermin dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, meskipun keduanya dipilih dalam satu paket. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah, analisis pemakzulan didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, serta pertanggungjawaban personal pemimpin, dengan mekanisme pengawasan dan pemberhentian yang melibatkan ahl al-hall wa al-‘aqd dan legitimasi umat. Fiqh siyasah tidak mengatur secara baku pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket, sehingga pemakzulan hanya dapat dilakukan terhadap pihak yang terbukti secara individual melakukan pelanggaran berat. Dengan demikian, pemakzulan dalam satu paket tanpa pembuktian kesalahan personal bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dalam fiqh siyasah.

17/HTN/2026

17/HTN/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :