Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan negara menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta dapat mengetahui aspek politik hukum dalam kebijakan efisiensi menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Implementasinya dalam penyelenggaraan negara.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis dan mengkaji objek penelitian berdasarkan data kualitatif seperti undang-undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Setelah konsep serta data terkumpul kemudian dilakukan analisis penyesuaian undang-undang terhadap konsep dan kerangka pemikiran yang telah disajikan.
Hasil dari penelitian ini menunjukan Secara normatif, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan dan telah sesuai dengan prinsip keuangan negara menurut UU 17 Tahun 2003. Namun, politik hukum efisiensi anggaran ini juga dipengaruhi oleh dimensi politik praktis, khususnya kebutuhan untuk membiayai program-program prioritas yang telah dijanjikan dalam kampanye, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan efisiensi dengan kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya mempengaruhi arah dan implementasi kebijakan anggaran. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural, terutama akibat ketidakseimbangan antara perluasan fungsi pemerintahan dan kapasitas anggaran yang tersedia. Di satu sisi, Instruksi Presiden memerintahkan pengurangan belanja nonprioritas dan penajaman program; di sisi lain, struktur kabinet yang besar dengan banyak program kerja menciptakan tekanan administratif untuk tetap menjalankan berbagai agenda meskipun dukungan anggaran terbatas. Deviasi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi belum sepenuhnya terintegrasi dengan desain kelembagaan pemerintahan, sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat reaktif dan administratif, bukan preventif dan struktural.

18/HTN/2026

18/HTN/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :