perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
KEBEBASAN PERS DAN BERPENDAPAT PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Irham Fadhilah Hidayatullah - Personal Name
terbitnya UU ITE. Kemajuan dibidang teknologi informasi telah mengubah
cara umat manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi dan mendapatkan informasi.
Dalam konsiderannya, UU ITE bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam
ranah digital. Akan tetapi, pemberlakuan UU ITE menimbulkan konflik ditengahtengah
masyarakat. UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat pers baik di
era Pemerintahan SBY dan Joko Widodo, hal ini terbukti dari adanya kasus-kasus
yang kontroversial. Pers memiliki peranan penting dalam menjaga dan memastikan
setiap informasi tersampaikan kepada setiap elemen masyarakat dan juga pers
berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan dan menyampaikan saran, kritikan dan
pendapat kepada segedap pemangku kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian Kualitatif tentang kebebasan berpendapat pers pasca terbitnya UU
ITE. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan studi
pustaka yang berasal dari jurnal, buku, artikel serta sumber lain yang relevan
dengan topik penelitian ini.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap
kebebasan berpendapat pers menggunakan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan UU ITE seperti pisau bermata dua
yang bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat pers yang sudah
dijamin oleh hukum dan konstitusi. Keberadaan pasal karet dalam UU ITE
dijadikan alat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam
kebebasan berpendapat pers.
cara umat manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi dan mendapatkan informasi.
Dalam konsiderannya, UU ITE bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam
ranah digital. Akan tetapi, pemberlakuan UU ITE menimbulkan konflik ditengahtengah
masyarakat. UU ITE telah membatasi kebebasan berpendapat pers baik di
era Pemerintahan SBY dan Joko Widodo, hal ini terbukti dari adanya kasus-kasus
yang kontroversial. Pers memiliki peranan penting dalam menjaga dan memastikan
setiap informasi tersampaikan kepada setiap elemen masyarakat dan juga pers
berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan dan menyampaikan saran, kritikan dan
pendapat kepada segedap pemangku kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian Kualitatif tentang kebebasan berpendapat pers pasca terbitnya UU
ITE. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan studi
pustaka yang berasal dari jurnal, buku, artikel serta sumber lain yang relevan
dengan topik penelitian ini.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap
kebebasan berpendapat pers menggunakan Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Keberadaan UU ITE seperti pisau bermata dua
yang bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat pers yang sudah
dijamin oleh hukum dan konstitusi. Keberadaan pasal karet dalam UU ITE
dijadikan alat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membungkam
kebebasan berpendapat pers.
Ketersediaan
| 14/HTN/2026 | 14/HTN/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
14/HTN/2026
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hidayatullah Jakart., 2026
Deskripsi Fisik
ix; 73 Hal; 28 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
14/HTN/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain