Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini mengkaji penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat pada musala-musala di halte Transjakarta serta meninjau tingkat keakuratan arah kiblatnya. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, kewajiban berkiblat dipahami sebagai menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah), bukan harus tepat ke bangunan fisik (ʿain al-Ka'bah). Urgensi penelitian ini muncul karena banyak fasilitas ibadah di ruang publik yang dibangun tanpa verifikasi falak yang memadai sehingga berpotensi menyimpang dari ketentuan fatwa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berbasiskan data primer dan sekunder, yang kemudian diolah, dianalisis, dan dideskripsikan dalam bentuk naratif. Pendekatan normatif-empiris dipilih untuk menggabungkan dasar hukum fatwa dan fakta lapangan. Meskipun metode utamanya Adalah kualitatif, namun tetap menampilkan data kuantitatif yang disajikan sebagai pendukung deskriptif, bukan untuk pengujian statistik inferensial.
Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat akurasi yang signifikan. Dari 64 halte yang diamati, 56 halte menyediakan musala yang dapat dianalisis; 8 halte tidak dilengkapi penunjuk kiblat. Dari 56 musala tersebut, 4 halte (6%) memiliki deviasi 0°–1°,lalu ada 9 halte (14%) dengan deviasi 1°–3%, kemudian 16 halte (25%) dengan deviasi 3°–10%, dan 27 halte (42%) dengan deviasi >10%. Jika ambang akurasi ditetapkan pada deviasi 0°–3°, hanya 13 musala (20%) saja yang memenuhi kriteria, sedangkan sisanya menunjukkan ketidaktepatan yang memerlukan evaluasi. Hasil wawancara mengungkapkan praktik penentuan kiblat pada tahap perencanaan itu dilakukan oleh konsultan gedung tanpa keterlibatan ahli falak serta belum ter-sosialisasikannya Fatwa MUI ini, ditambah belum pernahnya dilakukan pengukuran ulang secara sistematis.
Temuan ini menandakan bahwa meskipun pedoman normatif tersedia, implementasi Fatwa MUI di musala halte Transjakarta masih lemah, karakternya lebih sekedar administratif-teknis daripada normatif-fikih. Penelitian ini penting sebagai dasar rekomendasi bahwa perlunya evaluasi dan pengukuran ulang oleh ahli falak, peningkatan sosialisasi fatwa, serta integrasi aspek penentuan kiblat dalam perencanaan fasilitas ibadah publik agar pelaksanaan salat di ruang publik memenuhi ketentuan syariat

03/HK/2026

03/HK/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :