Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan menilai konstitusionalitas kebijakan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena alih fungsi kawasan hutan merupakan kebijakan pembangunan yang memiliki implikasi luas terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, sehingga memerlukan pengujian konstitusional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif dan yuridis dengan pendekatan literatur (literature approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara normatif alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan konstitusional, seperti kerugian negara akibat hilangnya fungsi ekologis hutan, penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu, pengabaian hak masyarakat hukum adat, serta meningkatnya risiko kerusakan lingkungan dan bencana alam. Berdasarkan analisis konstitusional, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit bersifat konstitusional bersyarat, yaitu hanya dapat dibenarkan sepanjang negara menjalankan penguasaan atas sumber daya alam secara aktif melalui pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

19/HTN2026

19/HTN2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :