Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait perpanjangan masa
jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta implikasinya
terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji kesesuaian
putusan tersebut dengan prinsip kedaulatan rakyat, periodisasi kekuasaan, dan
kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang
dilakukan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach).
Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
dianalisis secara deskriptif dan sistematis untuk menilai kesesuaian norma hukum
dengan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum demokratis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk penafsiran konstitusional yang bertujuan
menjaga efektivitas penyelenggaraan pemilu serta mencegah kekosongan jabatan
lembaga perwakilan daerah. Namun, putusan tersebut belum memberikan
pengaturan yang komprehensif mengenai batasan konstitusional terhadap
perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan
lebih lanjut melalui pembentukan undang-undang yang mengatur secara eksplisit,
terbatas, dan proporsional mengenai masa jabatan anggota DPRD dalam masa
transisi desain pemilu guna menjamin perlindungan terhadap prinsip kedaulatan
rakyat dan stabilitas sistem ketatanegaraan di Indonesia.

19/IH/2026

19/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :