Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) perikanan Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing masih belum optimal. Banyak ABK diberangkatkan melalui jalur informal, tanpa kontrak yang sah, serta tidak tercatat dalam sistem pengawasan negara. Skripsi ini membahas bentuk perlindungan hukum yang berlaku dan tanggung jawab negara terhadap kondisi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta kasus, dengan data primer berupa wawancara bersama BP2MI dan data sekunder dari peraturan dan literatur hukum internasional. Teori tanggung jawab negara dan prinsip non-torture digunakan untuk menganalisis kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari perlakuan tidak manusiawi, meskipun dilakukan oleh aktor non-negara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ABK belum memenuhi prinsip due diligence dan tanggung jawab negara secara penuh. Ketidakhadiran regulasi eksplisit, belum diratifikasinya ILO Convention No. 188, serta minimnya akses pengaduan di laut memperkuat kerentanan ABK terhadap eksploitasi. Negara dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan secara substansial.

29/IH/2026

29/IH/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :