Penerapan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam pembentukan Perppu: Studi Kasus Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022.
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme Check and Balances diterapkan dalam membatasi kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fokus pembahasan diarahkan pada penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta bagaimana dinamika pengawasan legislatif maupun yudikatif berperan dalam mengontrol penggunaan kewenangan tersebut.
Penelitian ini juga menyoroti persoalan kepastian hukum yang timbul akibat penerbitan Perppu Cipta Kerja, mengingat Perppu tersebut terbit setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme Check and Balances berjalan dalam praktik ketika Presiden menggunakan kewenangan diskresioner untuk membuat Perppu, serta bagaimana efektivitas DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam mengontrol kekuasaan tersebut.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui Statute Approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Check and Balances atas kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu masih menghadapi tantangan, baik karena pengawasan DPR yang cenderung politis maupun lemahnya penegakan putusan MK. Studi kasus Perppu Cipta Kerja juga menyoroti perdebatan mengenai pemenuhan unsur “kegentingan yang memaksa” dan efektivitas pengawasan DPR terhadap Presiden.
Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pembatasan kekuasaan melalui check and balances belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat ruang interpretasi yang luas bagi Presiden dalam menentukan kondisi kegentingan yang memaksa, yang pada akhirnya berdampak pada kepastian hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
| 45/IH/2026 | 45/IH/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum :
UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,
2026
Deskripsi Fisik
ix;,68 hal; 25 cm
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain