Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Implikasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

No image available for this title
Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap keabsahan perjanjian perkawinan serta status harta dalam perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, mengkaji akibat hukum terhadap status harta dalam perjanjian perkawinan pasca putusan, serta menelaah implikasinya terhadap keabsahan perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dalam hukum positif dibatasi hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sehingga membatasi perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menikah. Pasca putusan tersebut, perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan dinyatakan sah dan mengikat, serta berimplikasi pada perubahan status harta sesuai kesepakatan para pihak dan memberikan kepastian hukum bagi suami istri serta pihak ketiga. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan pasca nikah dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, kejelasan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah serta kemaslahatan. Namun demikian, masih terdapat kendala implementatif berupa ketidakseragaman pencatatan dan belum optimalnya pengaturan teknis, sehingga diperlukan penguatan regulasi pelaksana guna menjamin kepastian hukum.
Ketersediaan
04/MHK/202604/MHK/2026Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

04/MHK/2026

Penerbit

Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,

Deskripsi Fisik

xv,170 hal; 25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

04/MHK/2026

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan