perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 110-PKEDKPP/ IX/2023).
Muhammad Syarif Kusumojati - Personal Name
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan kode
etik penyelenggara pemilu oleh DKPP serta mengkaji implikasi yuridis Putusan
DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 terhadap tata kelola penyelenggaraan
pemilu dalam perspektif hukum tata negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan
pemilu, peraturan DKPP, serta Putusan DKPP Nomor 110-PKE- DKPP/IX/2023,
dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik oleh
DKPP dalam Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 secara prosedural telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, putusan tersebut
memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena bersifat final dan mengikat serta
berdampak langsung terhadap kebijakan dan tata kelola penyelenggara pemilu.
Putusan ini menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan perlindungan
hak konstitusional perempuan dalam penyelenggaraan pemilu.
etik penyelenggara pemilu oleh DKPP serta mengkaji implikasi yuridis Putusan
DKPP Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 terhadap tata kelola penyelenggaraan
pemilu dalam perspektif hukum tata negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang
digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan
pemilu, peraturan DKPP, serta Putusan DKPP Nomor 110-PKE- DKPP/IX/2023,
dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan kode etik oleh
DKPP dalam Putusan Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 secara prosedural telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, putusan tersebut
memiliki implikasi yuridis yang signifikan karena bersifat final dan mengikat serta
berdampak langsung terhadap kebijakan dan tata kelola penyelenggara pemilu.
Putusan ini menegaskan pentingnya integritas, profesionalitas, dan perlindungan
hak konstitusional perempuan dalam penyelenggaraan pemilu.
Ketersediaan
| 28/HTN/2026 | 28/HTN/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
28/HTN/2026
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta., 2026
Deskripsi Fisik
ix,82 hal; 28 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
28/HTN/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain