perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id
(021) 74711537
Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Ketik kata kunci dan enter
Kebijakan Kementerian Komunikasi Dan Digital Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Domain Dan Perlindungan Data Warga Negara
Afri Riyani, - Personal Name
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan dan langkah Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengelolaan nama domain dan data pribadi di Indonesia. Memahami peran pemerintah sebagai regulator dalam mencegah ancaman digital seperti kebocoran data serta penyalahgunaan domain untuk konten ilegal, di samping mengkaji upaya penegakan hukum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan sistem informasi pemerintah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan literatur (literature approach), dilengkapi wawancara mendalam terhadap narasumber ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai regulator dengan mendelegasikan fungsi teknis kepada PANDI serta berkoordinasi dengan BSSN melalui audit infrastruktur digital. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pembekuan domain bermasalah dan koordinasi lintas lembaga. Namun, terdapat tantangan berupa kesenjangan antara inovasi teknologi dan pembaruan regulasi serta rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mengelola urusan publik untuk mencegah kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan di ruang siber
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan literatur (literature approach), dilengkapi wawancara mendalam terhadap narasumber ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai regulator dengan mendelegasikan fungsi teknis kepada PANDI serta berkoordinasi dengan BSSN melalui audit infrastruktur digital. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pembekuan domain bermasalah dan koordinasi lintas lembaga. Namun, terdapat tantangan berupa kesenjangan antara inovasi teknologi dan pembaruan regulasi serta rendahnya literasi digital masyarakat. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mengelola urusan publik untuk mencegah kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan di ruang siber
Ketersediaan
| 30/HTN/2026 | 30/HTN/2026 | Perpustakaan FSH Lantai 4 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
30/HTN/2026
Penerbit
Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta., 2026
Deskripsi Fisik
ix,82 hal; 28 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
30/HTN/2026
Informasi Detil
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Tidak tersedia versi lain