Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Perlindungan HukumTerhadap Pemberian Upah Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Pada PT Mukrindo Berkah Aditama

No image available for this title
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum internal dan eksternal terhadap hak upah pekerja pada PT Mukrindo Berkah Aditama yang tidak memiliki perjanjian kerja tertulis, serta mengevaluasi kesesuaian praktik pengupahan tersebut ditinjau dari prinsip keadilan distribusi (‘adalah) dan ketepatan waktu dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur fikih muamalah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di PT Mukrindo Berkah Aditama ditemukan belum selaras antara kebijakan eksternal dan implementasi praktis di internal perusahaan. Urgensi penelitian ini didasari oleh temuan lapangan mengenai kerentanan posisi tawar pekerja akibat lemahnya legalitas hubungan kerja. Secara eksternal, perusahaan telah patuh pada aspek normatif melalui pendaftaran program BPJS berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011. Namun, secara internal, perusahaan melanggar Pasal 51 dan Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena ketiadaan perjanjian kerja tertulis. Hal ini memicu ketidakpastian hukum (legal uncertainty) berupa deskripsi kerja ganda dan standarisasi tunjangan yang subjektif.
Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip 'adalah (keadilan) dan kitabah (pencatatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) KHES. Keterlambatan upah akibat kelalaian administrasi melanggar prinsip at-ta’jil (kesegeraan), sementara distribusi upah yang berbasis kedekatan personal tanpa indikator prestasi (KPI) yang jelas bertentangan dengan prinsip profesionalisme syariah dan asas kejelasan dalam akad Ijarah.
Ketersediaan
13/HES/202613/HES/2026Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

13/HES/2026

Penerbit

Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Syarif Hdayatullah Jakarta.,

Deskripsi Fisik

x,90 hal;25 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

13/HES/2026

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan