Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon dan perilaku konsumen Muslim terhadap Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dalam fenomena boikot McDonald’s dengan studi kasus di wilayah Ciangsana–Kota Wisata, Kabupaten Bogor, serta meninjaunya dari perspektif Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu penerapan fatwa terhadap perilaku konsumsi konsumen Muslim, persepsi konsumen terhadap kecukupan informasi (disclosure) pelaku usaha dalam pemenuhan hak atas informasi dan hak memilih, serta penilaian fiqh muamalah terhadap transaksi merek global dengan lisensi lokal beserta implikasinya dalam kerangka perlindungan konsumen.
Penelitian menggunakan metode campuran (mixed method) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif sebagai dasar dan kualitatif sebagai pendalaman (embedded/explanatory), melalui pendekatan yuridis normatif, studi dokumen, serta survei kuesioner disertai pertanyaan terbuka. Data primer diperoleh dari 60 responden konsumen Muslim di wilayah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumsi, ditunjukkan dengan 68,3% responden yang tidak membeli McDonald’s dalam tiga bulan terakhir, sementara 31,7% responden masih melakukan pembelian dengan frekuensi rendah dan bersifat situasional. Dari perspektif perlindungan konsumen, disclosure yang disampaikan McDonald’s Indonesia dinilai belum sepenuhnya memadai, tercermin dari masih adanya keraguan responden terhadap kejelasan pernyataan independensi dan kecukupan informasi afiliasi. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi franchise pada dasarnya bersifat mubah, namun dapat menjadi problematik apabila terbukti menjadi sarana dukungan terhadap kezaliman (ta‘āwun ‘ala al-itsm). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa Fatwa MUI dan Pasal 4 UUPK memiliki hubungan
iii
yang bersifat komplementer, di mana fatwa memberikan arah etis bagi konsumen Muslim, sementara UUPK menjamin hak atas informasi dan hak memilih agar keputusan konsumsi dapat diambil secara sadar dan bertanggung jawab.

36/HES/2026

36/HES/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :