Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kredit karbon sebagai harta (mal), statusnya sebagai objek akad, serta keabsahan akad transaksi karbon digital di IDXCarbon dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata. Latar belakang penelitian berangkat dari adanya kesenjangan antara regulasi negara yang sudah berjalan, seperti Perpres No. 98 Tahun 2021, UU P2SK No. 4 Tahun 2023, dan POJK No. 14 Tahun 2023 dengan belum adanya standar kepatuhan syariah yang spesifik. Hal ini menimbulkan risiko garar dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor Muslim di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-syariah dengan jenis penelitian normatif-empiris. Data primer diperoleh dari regulasi nasional dan fatwa DSN-MUI yang relevan, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta wawancara dengan pihak IDXCarbon. Data sekunder berupa jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada deskripsi dan argumentasi hukum untuk menemukan kesenjangan dan konsistensi antara hukum positif dan prinsip syariat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut mayoritas ulama (Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah), kredit karbon dapat dikategorikan sebagai harta yang sah untuk dimanfaatkan secara normal (maal mutaqawwim) dalam bentuk hak kekayaan (haq maali) karena memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang diakui secara regulatif maupun adat ('urf). Sebagai objek akad, meskipun bersifat abstrak, Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) memiliki kepastian melalui mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) serta Sistem Registri Nasional (SRN-PPI), sehingga potensi ketidakpastian (garar) terminimalisir menjadi garar ringan (yasir) yang dapat ditoleransi dalam syariat.

38/HES/2026

38/HES/2026

Perpustakaan FSH Lantai 4

Tersedia

Share :